Capitol Hill
The numbers on this drawing show the order in which different sections of the Capitol were built. The dates below are for each section's first construction period and do not include rebuilding or repair.
Original north (Senate) wing, 1793-1800
Original south (House) wing, 1793-1807
Center section and Rotunda, 1818-1824
Present House and Senate wings and connecting corridors, 1851-1867
Cast-iron dome, 1855-1866
Terraces, 1884-1892
East front extension, 1958-1962
Courtyard infill rooms, 1991-1993
Kongres Amerika Serikat (Bahasa Inggris: United States Congress)adalah cabang legislatif dari pemerintahan federal Amerika Serikat. Sistem yang dianut adalah sistem dua kamar atau bikameral, terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Dewan Perwakilan terdiri dari 435 anggota, masing-masing mewakili sebuah distrik dan bertugas selama dua tahun. Jumlah kursinya dibagi berdasarkan jumlah penduduk tiap negara bagian; sedangkan dalam Senat, setiap negara bagian memiliki dua Senator, tidak memandang populasi. Ada 100 orang senator, yang menjabat selama enam tahun. Anggota DPR dan senator, dipilih secara langsung oleh masyarakat, tetapi di beberapa negara bagian gubernur dapat memilih pengganti sementara ketika sebuah kursi Senat kosong.
Konstitusi Amerika Serikat memberikan seluruh kekuasaan legislatif dari pemerintah federal dalam Kongres. Kekuasaan kongres dibatasi kepada yang disebutkan dalam Konstitusi; seluruh kekuasaan lain diberikan kepada negara bagian dan masyarakat. Kekuasaan yang tertulis dari Kongres termasuk otoritas untuk mengatur perdagangan luar negeri dan antar negara bagian, memungut pajak, mendirikan pengadilan federal di bawah Mahkamah Agung, untuk mengatur angkatan bersenjata, dan menyatakan perang. Konstitusi juga memasukkan "klausa perlu dan layak", yang memberikan Kongres kekuasaan untuk "membuat seluruh hukum yang diperlukan dan layak dijalankan dalam kekuasaan sekarang". Tujuan umum yang ditampilkan dalam Mukadimah juga telah dianggap sebagai otoritas Acts of Congress.
Senat sepenuhnya setara kedudukannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan bukan merupakan "majelis peninjauan" keputusan, seperti halnya dengan majelis tinggi dalam sistem legislatif dua kamar di banyak negara. Namun ada sejumlah kekuasaan khusus yang diberikan kepada satu majelis saja. Di satu pihak, nasihat dan persetujuan Senat dibutuhkan untuk pengangkatan pejabat eksekutif dan posisi yudikatif tingkat tinggi oleh presiden dan untuk mengesahkan perjanjian. Di pihak lain, rancangan undang-undang untuk meningkatkan pendapatan hanya boleh diajukan oleh DPR saja.
DPR dan Senat bersidang di Gedung Capitol di Washington, D.C.
National_Diet_Building
SINGAPORE
Istana Westminster, dikenal juga sebagai Rumah dari Parlemen, adalah tempat dimana dua rumah para parlemen dari Britania Raya terletak. Istana ini terletak di tepi utara dari Sungai Thames di jantung kota London dari Kota Westminster, dekat dengan Westminster Abbey yang bersejarah dan gedung pemerintahan Whitehall dan Downing Street.
Palace of Westminster/Houses of Parliament
The REicHSTAG
AUSTRALiA
National People's Congress -Tien an men
Dan inilah gedung Dpr Negara Republik Indonesia kita Tercinta yang rencana akan di bangun, berikut dengan biayanya. dan lihat di atas gedung dpr negara-negara maju yang sangat makmur:
Biaya Gedung DPR Baru Rp1 Triliun. Pembangunan gedung DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebesar Rp1 triliun lebih, dinilai tidak wajar dan patut dipertanyakan. Jika dihitung rata-rata, harga satu ruangan anggota DPR itu Rp 2,8 miliar. Nilai itu sangat mahal, bahkan untuk perkantoran di Jakarta.
"Bukan memikirkan kepentingan rakyat, DPR malah mikirin diri sendiri. Rasanya tidak rela jika segelintir orang yang menjadi wakil rakyat bermewah-mewahan saat rakyat masih miskin," ujar Suwoko HS, pensiunan TNI berpangkat sersan kepala, saat ditemui di Jakarta, kemarin. (kompas)
Menurut Arif, pembangunan gedung yang menelan biaya amat besar tersebut juga berbanding terbalik dengan kondisi mayoritas rakyat yang diwakili anggota DPR. Sementara mereka yang diwakili masih berkubang dalam kemiskinan, infrastruktur yang buruk, para anggota DPR justru menunjukkan hedonisme dan konsumtif.
"Ini sudah mengkhianati rakyat yang diwakili DPR. Pembangunan gedung dengan segala fasilitas mewahnya itu berbanding terbalik dengan kondisi DPR. DPR telah mengarahkan fungsi anggaran untuk kebutuhan dirinya sendiri untuk hedonisme dan konsumtif,"ujarnya.(okezone)
Gedung DPR saat ini sudah mewah sehingga niat untuk membangun gedung baru yang lebih mewah tak masuk akal mereka. Bayangkan, untuk membangun gedung berlantai 36 itu, pemerintah harus menyisihkan anggaran Rp 1,6 triliun.
Anggaran sebesar itu sebenarnya cukup untuk membiayai bantuan iuran jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) bagi lebih dari 22 juta warga miskin selama satu tahun. Tahun ini pemerintah mengalokasikan dana bantuan iuran jamkesmas sebesar Rp 6.000 per bulan atau Rp 72.000 per tahun untuk satu warga miskin.
Ruangan seluas 120 meter persegi untuk satu anggota DPR itu juga masih lebih besar daripada luas lima rumah sederhana sehat bersubsidi, yang masing-masing hanya 21 meter persegi.